Saturday, 22 November 2014

Salt-Water Powered Car Gets Approval In Europe – Yes It’s Real

http://www.collective-evolution.com/2014/09/27/salt-water-powered-car-gets-approval-in-europe-yes-its-real/
 

salt water

It works just like a hydrogen fuel cell except that the liquid used for storing energy is saltwater. This isn’t far from the water powered car, an idea labelled as a conspiracy by many despite the massive amount of evidence behind it. You can read more about that here.


In this case (saltwater) the liquid passes through a membrane in between the two tanks, creating an electric charge. This electricity is then stored and distributed by super capacitors. The car carries the water in two 200-litre tanks, which in one sitting will allow drivers to travel up to 373 miles (600km). Overall, the four-seater is 5.25 metres (0.4ft) long, 2.2 metres wide (7.2ft), the 1.35 metre (4.4ft).

“After making its debut at the 2014 Geneva Motor Show (pictured) in March, the saltwater technology has now been certified for use on European roads.” (source)

Nanoflowcell AG is the company behind the design, and they are currently preparing the technology for mass production.

‘We’ve got major plans, and not just within the automobile industry. The potential of the NanoFlowcell is much greater, especially in terms of domestic energy supplies as well as in maritime, rail and aviation technology”  – NanoFlowcell AG Chairman of the Board Professor Jens-Peter Ellermann.

The QUANT e-Sportlimousine features the revolutionary nanoFLOWCELL® energy storage technology -- a further development of tried and tested redox flow-cell systems. The very compact and powerful nanoFLOWCELL® battery system can power the QUANT for a driving range of up to 600 kilometres.

This is huge news, and is another example out of so many that clearly show how we have so many ways to do better here. Although money remains an issue, it doesn’t have to be.

All cars should be required to be made from this type, or other similar types of clean green energy. A few years ago, if you told somebody it’s possible to fuel a car by pouring saltwater into it, they would have called you a conspiracy theorist.

Last Year The U.S Navy Developed a Technology To Create Fuel From Seawater

Scientists at the U.S Naval Research Laboratory have developed a technology to recover carbon dioxide and hydrogen from seawater and convert it into a liquid hydrocarbon fuel. This could be a tremendous breakthrough and eliminate the need for old ways of generating fuel.

It’s just another example of the many ways of generating energy that are now available that could end our dependence on fossil fuels. These new, clean green ways of generating energy have been around for decades, so why are we always talking about them without ever implementing them?

Refueling U.S. Navy Vessels, at sea, is a costly endeavor in terms of logistics, time, fiscal constraints and threats to national security sailors at sea. In Fiscal year 2011, the U.S. Navy Military Sea Lift Command, the primary supplier of fuel and oil to the U.S. Navy fleet, delivered nearly 600 million gallons of fuel to Navy vessels underway, operating 15 fleet replenishment oilers around the globe.” (source)

The Navy successfully used the new fuel-from seawater process to power a radio-controlled scale-model replica of a World War II aircraft with an internal combustion engine. Below is the footage from the test flight.

Navy researchers at the U.S. Naval Research Laboratory (NRL), Materials Science and Technology Division, demonstrate proof-of-concept of novel NRL technologies developed for the recovery of carbon dioxide (CO2) and hydrogen (H2) from seawater and conversion to a liquid hydrocarbon fuel. 


“In close collaboration with the Office of Navel Research p38 Naval Reserve program, NRL has developed a game changing technology for extracting, simultaneously, CO2 and H2 from seawater. This is the first time technology of this nature has been demonstrated with the potential for transition, from the laboratory, to full-scale commercial implementation.” – Dr. Heather Willauer (source)

Researchers say that this approach could be commercially viable within the next seven to ten years. They state interest in pursuing land-based options that could provide a solution to our current problems.

Again, another option, and example showing the power of human potential, so what’s stopping us from the implementation of cleaner and greener technologies?

Not long ago, Department of Defence adviser Dr. Harold Puthoff made some noteworthy comments while discussing the reality of free energy. 

This is what he said:
“I’ve been taken out on aircraft carriers by the Navy and shown what it is we have to replace if we have new energy sources to provide new fuel methods.”

You can watch that full interview HERE.

Whether it be Solar, Free Energy (zero-point), or converting seawater, it’s clear we can do better than we are doing now. It’s remarkable how Barack Obama has constantly pointed out that we will be using oil, gas and coal for the next twenty years, and that we don’t have the technology to lift our dependence off of these resources. Those who are looking into it can clearly see that this simply isn’t true. We have the means to live in ways that are more harmonious with the planet and all beings on it.

Monday, 27 October 2014

Green Banking

Alasan Utama BI Kembangkan Green Banking

http://swa.co.id/business-strategy/management/alasan-utama-bi-kembangkan-green-banking

bank indonesia green banking

Perhatian terhadap lingkungan semakin gencar dilakukan oleh berbagai pihak, baik di Tanah Air dan di tingkat global. Maklum, karena semakin giatnya perekonomian berjalan, seperti bidang industri, semakin besar pula kerusakan lingkungan yang terjadi.
Salah satu pihak yang berusaha menunjukkan perhatiannya terhadap lingkungan adalah sektor perbankan. Sektor ini sedang berupaya mengembangkan perbankan yang ramah lingkungan (green banking).
“Sebagaimana diketahui, The World Economic Forum dalam laporan tahun 2013 menempatkan ekonomi dan lingkungan sebagai risiko utama dunia. Keduanya memiliki keterkaitan di mana diyakini bahwa kerusakan lingkungan yang diakibatkan tata kelola industri yang tidak berkelanjutan memberikan dampak negatif pada perekonomian global,” ujar Ronald Waas, Deputi Gubernur Bank Indonesia, di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (21/8/2013).
Demi menjaga lingkungan hidup, konsep ekonomi hijau terus digaungkan. Di sektor perbankan pun terdapat istilah green banking. Prinsip dasar dari green banking adalah upaya memperkuat kemampuan manajemen risiko bank, khususnya yang terkait dengan lingkungan hidup, dan mendorong perbankan untuk meningkatkan portofolio pembiayaan ramah lingkungan hidup, seperti ke energi terbarukan dan pertanian organik.
Bank sentral ini berpandangan bahwa penting untuk mengembangkan perbankan ramah lingkungan. Ronald menyebutkan, ada dua alasan utama mengapa BI menilai hal itu penting. “Pertama, merespons Undang-undang No 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengharuskan semua aktivitas ekonomi untuk patuh mendorong kelestarian lingkungan dengan pemberian sanksi baik pidana bagi pelakunya hingga pencabutan izin lingkungan,” terang dia. Dia lalu mengatakan, bila hal itu tidak diperhatikan perbankan, maka akan berpotensi meningkatkan risiko kredit, risiko hukum, dan risiko reputasi.
“Untuk itu, perbankan perlu memahami dan menguasai lebih baik mengenai manajemen risiko lingkungan hidup ini.”
Alasan kedua, terang dia, adalah permasalahan nasional yang hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah adalah ketahanan pangan dan energi. Dia menuturkan, kedua sektor itu cukup besar pengaruhnya bagi perekonomian. Bisa dilihat dari impor yang terbilang besar, fluktuasi harga komoditas tersebut yang berpengaruh kepada inflasi dan tekanan nilai tukar, serta defisit APBN.
“Untuk itu, dukungan perbankan untuk membiayai kedua sektor tersebut menjadi sangat penting,” tegas Ronald.
Bila perbankan mendukung pembiayaan ke sektor energi dan ketahanan pangan, maka akan mendukung terciptanya swasembada energi dan pangan, sekaligus membantu penurunan gas rumah kaca. “Tentunya ruang lingkup green finance bisa diperluas ke sektor strategis lainnya, seperti jasa atau transportasi, industri, perumahan, dan produk ekonomi kreatif yang mengedepankan prinsip green,” sambung dia.
Selain karena dua hal itu, pentingnya perbankan nasional mengembangkan green banking ini juga sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing perbankan nasional. “Saat ini terdapat tren perbankan yang beroperasi secara internasional secara sukarela menerapkan prinsip green banking ini, antara lain, melalui insiatif The Equator Principles, dan United Nation Environment Programme-Finance Initiative. Hal ini juga telah direspons oleh bank sentral maupun otoritas pengawasan bank, seperti China, Malaysia, Bangladesh, Nigeria, Brazil, dan Korea Selatan,” tandasnya. (EVA)
Penerapan Konsep Green Banking Diperluas
Seluruh lembaga jasa keuangan, kini wajib menerapkan green banking.
Acara penandatanganan MoU antara Kementerian Lingkungan Hidup dan OJK di Jakarta, Senin (26/5). Foto: www.menlh.go.id
Penerapan konsep green banking diperluas. Dari sebelumnya hanya diterapkan di sektor perbankan, diperluas menjadi ke seluruh lembaga jasa keuangan. Hal ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Kerjasama tersebut berjudul peningkatan peran lembaga jasa keuangan dalam perlindungan dan pengelolaan hidup melalui jasa keuangan berkelanjutan. Tandatangan dilakukan oleh Menteri LH Balthasar Kambuaya dan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad. Kerjasama ini merupakan program lanjutan green banking antara KLH dengan Bank Indonesia (BI) tahun 2010 lalu.

Dalam sambutannya, Balthasar mengatakan bahwa kerjasama ini bertujuan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Menurutnya, OJK selaku regulator memiliki peran strategis dalam mengatur perekonomian melalui kebijakan penyaluran kredit/pembiayaan yang ramah lingkungan.

Selain itu, lanjut Balthasar, OJK juga memiliki peran penting dalam mendorong terbentuknya entitas jasa  keuangan selain bank seperti asuransi, saham, dan sektor lainnya untuk memiliki wawasan lingkungan.

"Kementerian Lingkungan Hidup akan mendukung segala upaya para pihak untuk dapat mengimplementasikan semua kebijakan lingkungan hidup pada sektor jasa keuangan," katanya di Jakarta, Senin (26/5).

Muliaman menyambut baik kerjasama ini. Menurutnya, kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan peran lembaga jasa keuangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pengembangan jasa keuangan berkelanjutan. Setidaknya, terdapat lima poin yang tercantum dalam nota kesepahaman ini.

Pertama, mengenai harmonisasi kebijakan di sektor jasa keuangan dengan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kedua, terkait harmonisasi kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan llingkungan hidup dengan kebijakan di sektor jasa keuangan. Ketiga, terkait penyediaan dan pemanfaatan data serta informasi lingkungan hidup untuk pengembangan jasa keuangan berkelanjutan.

Keempat, mengenai penelitian atau survei dalam rangka penyusunan konsep kebijakan di bidang keuangan berkelanjutan. Kelima, terkait peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia sektor jasa keuangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. "Pentingnya peran lembaga jasa keuangan dalam melindungi lingkungan hidup," katanya.

Menurut Muliaman, dukungan lembaga jasa keuangan dalam melaksanakan keuangan berkelanjutan (sustainable finance) juga menjadi fokus OJK. Dukungan tersebut dapat berupa penyediaan sumber-sumber pendanaan proyek-proyek ramah lingkungan, seperti energi baru dan terbarukan, pertanian organik, industri hijau dan eco tourism.

Ia berharap kebijakan keuangan berkelanjutan dapat memberikan dampak positif berupa perubahan paradigma dalam pembangunan nasional dari greedy economy menjadi green economy. Greedy economy merupakan istilah dimana fokus ekonomi hanya terbatas pada pertumbuhan ekonomi yang dinilai melalui pertumbuhan GDP, melakukan eksploitasi kekayaan alam, dan aktivitas ekonomi yang bertumpu pada utang.

Sedangkan green economy merupakan perubahan pandang terhadap pembangunan ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan 3P (people, profil, planet), perlindungan dan pengelolaan kekayaan alam serta partisipasi semua pihak. Konsep 3P tersebut menjadi dasar pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

200 Bankir
Muliaman mengatakan, program green banking sudah diluncurkan oleh Kementerian LH dan BI sejak 2010 silam. Sejak saat itu hingga sekarang, terdapat 200 bankir yang memahami lingkungan hidup. Seluruh bankir tersebut telah mengikuti pelatihan mengenai risiko lingkungan hidup. Ia berjanji, akan terus meningkatkan jumlah bankir yang paham lingkungan.

"Jumlah ini akan terus ditingkatkan sebab tidak semua bankir yang mengerti lingkungan hidup," tuturnya.

Menurut Muliaman, hingga saat ini total pembiayaan perbankan yang digunakan untuk proyek berwawasan lingkungan mencapai Rp15,5 triliun. Proyek-proyek berwawasan lingkungan tersebut seperti pembiayaan bio diesel, bio energi, pertanian organik, industri hijau dan eco tourism. "Itu angka hingga kuartal I 2014," katanya.

Ia berharap dengan adanya kerjasama ini terjadi peningkatan portofolio pendanaan proyek berwawasan lingkungan. Muliaman yakin peningkatan portofolio pendanaan tersebut dapat membantu penyelesaian permasalahan ekonomi nasional terkait kemandirian di bidang energi, pertanian dan perindustrian.

Clean your iron with toothpaste and cook with Pyrex: Six ways to cut your energy bills by making your appliances more efficient


http://my-clippings.blogspot.com/2014/10/clean-your-iron-with-toothpaste-and.html
By RACHEL RICKARD STRAUS

As households get set for another winter of eye-watering energy bills, we’re all looking for ways to shrink our costs as best we can.

While there are many conventional methods out there that require more or less effort, we’ve come up with a list of six easy kills that simply involve tweaking your household appliances.

1. Could toothpaste make your iron more energy efficient?

You can make your iron work more efficiently by following these six steps, according to research from British Gas:


Saving money: A few simple steps could save you money on the cost of using an iron

1. When your iron is cool, wipe and polish the plate with a soft cloth.
2. Rub marks with a damp cloth when the iron is warm.
3. Use white toothpaste for more stubborn marks.
4. Rub the toothpaste off with a clean cloth.
5. Set iron on steam.
6. Steam a cloth for five minutes to ensure iron is completely clean.

Once you've done all that, your iron should work more efficiently, which in turns could help drive your electricity bill down. 


2. Save money every time you bake

Peering in: If you find yourself opening the door of the oven to check on your baking you could be adding to cooking time - and bumping up electricity costs
Peering in: If you find yourself opening the door of the oven to check on your baking you could be adding to cooking time - and bumping up electricity costs

Every time you open your oven door it loses ten degrees of heat, which can significantly add to cooking time and pushing up your energy consumption.

So if you find yourself opening it to peer in at your cakes and roast dinner – clean the oven door! Over the course of a year it could add up to a significant saving.

A clean oven works far more efficiently than a dirty one, so you may as well clean the whole thing if it isn’t already. And make sure the seal on the door is tight so no heat is going to waste.

There are times when only a tin tray will do, but could you sometimes use Pyrex or ceramic instead?
There are times when only a tin tray will do, but could you sometimes use Pyrex or ceramic instead?

3. Swap baking trays for Pyrex

Choosing the right dishes for cooking can also help you save energy and money. 

Metal baking trays heat up quickly, but they also lose heat quickly. Pyrex and ceramic, on the other hand, retain their heat well.

Of course there are times when only a metal baking tray will work. 

But where it makes no difference, if you switch from metal to Pyrex you may be able to cut down on cooking time or bake on a lower heat.

4. Fill your fridge with bottles of water

Every time you open your fridge it loses heat. It then takes energy to cool it back down again to the target temperature. 

But if the fridge is full, it takes longer for the heat to escape. If you don’t have a full fridge, just fill it with bottles of water to bulk it out.

5. Bleed your radiators

This can make a huge difference to the efficiency of your central heating and only takes a few minutes. It takes any trapped air out of the system to make it work much more efficiently. 

6. Defrost your freezer

Earlier this year we revealed how the Lewis family from Leeds shaved around 60p a day off their energy bills just be defrosting the freezer. 

A frost-coated freezer has to work harder to keep cold, which uses up more electricity.
Removing the frost could save a good £100 on energy bills.  

Tuesday, 27 May 2014

Green Investment in Asian Cities to Reduce Natural Disaster Risks

http://unu.edu/publications/articles/green-investment-in-asian-cities-to-reduce-natural-disaster-risks.html

Takako Wakiyama and Joni Jupesta

Flooding in Thailand 2011
UN Photo/Mark Garten

In recent years, large-scale natural disasters have frequently occurred in various parts of the world, and the associated losses have increased. As a result, there have been growing concerns over the protective measures needed, particularly with respect to energy and infrastructure systems within cities that are also experiencing mounting risks and exposure levels.

In order to avoid risks and damage, and to strengthen resilience to natural disasters, national and local governments need to be prepared. At the local level, authorities must take action to construct policy packages that include locally based risk prevention facilities as well as risk finance and risk transfer systems.
A proposal for the establishment of a risk management facility has been submitted by the Parties and other organizations to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). 
Theproposal by the Munich Climate Insurance Initiative consists of a three-tier risk management module for the international level, an international risk pooling mechanism for developing countries, an insurance assistance facility to cover medium-level risks, and a prevention pillar to achieve risk reduction.
In addition to governments and private enterprises that offer financial support and the provision of necessary goods and services to cover losses post-disaster, risk financing and risk transfer tools such as insurance, reinsurance, and catastrophe-linked securities are key. Such tools help to reduce the negative economic impacts of extreme risks.
This article discusses the risks associated with natural disasters, with particular focus on the vulnerability of energy systems. It examines the opportunities for local/community-based infrastructure to prevent risks through installing locally based energy systems, financing mechanisms to prevent risks and risk transfer systems as well as the associated challenges that exist with respect to their establishment.

Natural disasters and risks

As Aekapol Chongvilaivan noted in his 2012 paper, natural disasters, such as the 2011 floods in Thailand, have had huge impacts on urban systems and their associated infrastructure.
The nuclear power plant accident at Fukushima in Japan on 11 March 2011, a result of an earthquake and tsunami, highlighted the constraints of the existing energy system in Japan as well as its vulnerability to extreme events. Japan’s energy system is very centralized and dominated by ten regional electrical companies — according to data from Japan’s Agency for Natural Resources and Energy, about 90 percent of the country’s power generation. For example, electricity in the megacities of Tokyo and Yokohama is provided by the Tokyo Electric Power Company, which depended on nuclear power plants for 29.7 percent of its total generated electricity.
The 2011 catastrophe increased public awareness on energy security, making it apparent that a review of energy security was necessary for the country, and that both a nationwide recovery plan and city-level recovery plans were needed. This has also emphasized the need for an innovative and resilient energy system with a diversified and decentralized energy supply and management system, including the development of more flexible, locally based energy supply and risk prevention facilities to quickly respond to risks.

Locally based development for enhancing resilience

More than a decade has passed since the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) was adopted (in 1997), which commits its Parties to reduce their greenhouse gas (GHG) emissions, thereby setting mitigation targets and related climate change policy at the national level. This has also prompted individual cities to do the same, oftentimes more successfully.
For example, many local programmes and initiatives have been established in various countries, e.g., the Future City initiatives in Japan, Tianjin Eco-City in China, Thailand’s Low Carbon City pilot projectand the Low Carbon Society project in Iskandar, Malaysia.
In Japan’s case, these city-based developments were launched as part of the National Strategic Projects in its “New Growth Strategy”, published in June 2010. The New Growth Strategy policies (blueprint for revitalizing Japan) were set up as a result of a Cabinet decision in 2010. One of the components is “Revitalizing rural cities and towns by utilizing regional resources; revitalizing big cities to serve as engines of growth”. The targets to achieve by 2020 are to utilize regional resources to the greatest possible extent and to increase regional power, as well as to make strategic, prioritized investments in airports, ports, roads and other infrastructure in major urban areas.
In consideration of natural disasters, which are expected to become more frequent and severe as a result of climate change, governments must be proactive and take a preventative approach to constructing resilient infrastructure and management systems within the city or community in cooperation with private and local non-profit organizations. Assessment of the damages of disaster risks and the costs associated with natural disasters ex-ante is also important. Therefore, for fully effective risk management and implementation, locally based facilities in line with an international risk management facility are needed.
After the recent sequence of natural disasters in Asia — including the flooding in Thailand, earthquake in Indonesia, and earthquake and tsunami in Japan — and their severe impacts on society, city-based risk management has become a major focus, particularly in Japan, and has been added in the components of local development strategies for enhancing resilience at this level.
In Japan, an “autonomous decentralized regional development model project utilizing regional renewable energy” was initiated in 2011. The project was implemented with additional funding of 1.0 billion yen in 2012. The budget was increased to 1.6 billion yen in 2013 under the programme of sustainable regional development (about 33 billion yen is planned to be distributed in 2013), according to the Ministry of the Environment budget request in 2013. The private sector has been a key actor in the implementation and has also included other players such as research institutions and local governments.

Community-based management systems and investment

In order for a decentralized, locally based energy system to exist, funding is required for the installation and operation of new facilities, such as solar power generation stations. In Japan, increasing attention has been paid to the establishment of such financial mechanisms as the result of raised public awareness on sustainable energy and security. Available funds have been identified through government subsidies, but cannot be fully relied upon, making it important to seek out other sources.
Various local funds have been established through investments from the private sector and also from voluntary citizen donations. Financial instruments have included the issuance of certificates, promissory notes, and small-issue bonds through financial institutions. For example, a micro-credit fund is an investment fund designed to finance microfinance institutions (MFIs), which provide financial services such as small loans to small enterprises. MFIs deliver microcredit through local banking, solidarity groups and individual loans.
In the case of Japan, for instance, after the Fukushima accident, the online retail investment fund management company (Music Securities Inc, Tokyo) set up new micro-credit funds to raise capital for small enterprises in the Tohoku region, which has been hugely affected by the accident. However, these instruments and methods vary and are dependent on the specific structures of funding within cities.
A challenge for local low-carbon energy investment availability and feasibility is the high degree of uncertainty and risks inherent in renewable energy technologies. Uncertainty is high due to the lack of experience and history in the case of green energy and community-based projects, and the lack of understanding on the associated social and environmental impacts as well as potential economic benefits. Therefore, local government and investors who provide subsidies or invest in these efforts must utilize proper analytical tools to estimate the cost-effectiveness of the local energy project including any economic, social and environmental impacts of its implementation prior to any decision-making.

Risk prevention and transfer

In addition to the establishment of locally based energy systems, risk prevention or risk transfer systems mitigating the financial impacts of natural disasters must also be established at the local level. Agendas for the formulation of systems to reduce disaster risk and establishment of funding mechanisms, such as risk financing, have been attracting attention. Risk financing can be used to quickly secure funds before and after disasters, and also investigates countermeasures against natural disasters, including methods such as insurance and climate change adaptation measures.
Economic loss attributed to extreme weather events around the world increases demand for the development of risk management and risk transfer schemes. Many nations, including both developed and also developing countries, have established such insurance schemes that improve adaptation capacity to disaster events.
One strategy to support the economic recovery immediately after a disaster includes a weather insurance index. This allows for the benefit of quick payment to aid in recovery post-natural disaster due to the parameters of the index (e.g., the wind speed of a hurricane or the degree of ground acceleration caused by an earthquake) rather than the actual damages that typically determine the conditions of payment. Use of these parameters aids in the liquidity of funding and helps insurees with more immediate recovery, as payments are paid as quickly as possible after the occurrence of disaster.

Development challenges

When introducing such a risk transfer mechanism, challenges are prone to exist in the development, dissemination and design of the risk transfer scheme. Uncertainty is high when disasters occur in places that, in particular, lack appropriate infrastructure for pre-disaster management, lack data related to weather, or have unreliable data with respect to quality. Other challenges include residual risk (e.g., the exposure to loss remaining after other known risks have been countered, factored in, or eliminated), the uncertainty of unexpected events due to the inability to quantify events of rare occurrence, the inaccuracy/unavailability of climate data, or poorly designed risk-mitigation mechanisms and management systems.
These are all of particular concern within developing countries where high residual risk results in high insurance premium costs that small enterprises and citizens in developing countries cannot afford. Therefore, for minimizing the residual and baseline risk, governmental support to cover expected losses and risk premiums, as well as to formulate reliable risk management mechanisms from accurate data (including compiled historical data and capacity development) is necessary.
Moreover, the challenges to the development of disaster risk insurance are profound in cities of developing countries that are disproportionately impacted by natural disasters such as typhoons, floods and drought — usually exacerbated by high population density and inadequate infrastructure. These challenges usually stem from the weaknesses that exist in observation systems including quality of data, availability of data, weather observation stations, the automation of the weather observation system to record and compile the data at the local/regional level (not only at the national level), and ageing facilities and equipment.
Therefore, for the improvement of risk prevention mitigation, first, the improvement of quality data and facilities to more accurately forecast and estimate risks is needed. The expansion, modernization and strengthening of a meteorological observation network is also necessary. Improvements in data processing are essential for the development of basic meteorological data for building a risk financing system, regardless of the field and approach of risk insurance or risk transfer mechanisms.
A policy package to prevent natural disaster risks at the local level — including low-carbon infrastructure, risk assessment for investment and risk transfer systems — are needed. Future disaster preparedness requires the establishment of risk financing systems. It is necessary to have not only locally based infrastructure systems such as community-based energy management and supply systems and financing mechanisms, but also risk transfer mechanisms including risk insurance for natural disasters.
In addition to the establishment of these systems at the local level, a basic infrastructure of data for risk assessment and estimates is required, and also a strengthening of regional or informational cooperation between cities or countries across both the developed and developing world.
Finally, it is imperative, as in the case of Japan, to develop and build a collaborative environment for public institutions and private companies for the success of these locally based initiatives.

Monday, 12 May 2014

NOT ALL ECO-FRIENDLY BUSINESSES LOOK ALIKE

http://www.mid-marketpulse.com/not-all-eco-friendly-businesses-look-alike/#!/

Eleven mid-market companies made B-Corp’s Best For The World list 2014, and some of their industries aren’t what you’d expect.

In honor of Earth Day, B Corp has released their Best for the World: Environmental Impact 2014 rankings. Of the entire list, 11 mid-market companies were featured for their sustainability, innovation, and dedication to eco-friendly practices. While the majority of the 11 companies target expected areas, (including green home care, solar energy developers, and outdoor outfitters) an interesting trend has emerged: You don’t have to be in the environmental business to have environmentally sustainable, friendly practices.
New Belgium Brewery of Fort Collins, CO is the third-largest craft brewer in the United States and is ranked as one of B Corp’s Best for the World. Sustainability is at the heart of the company: CEO Kim Jordan co-founded the company in 1991 after a bike trip through Belgium inspired her to create a brewery that could produce first-class beers with minimal environmental impact. A 100% employee-owned company, New Belgium Brewery keeps a close eye on its eco-impact by monitoring and recording energy usage, waste production, and emissions.
But they don’t stop there: they continually create specific reduction targets to push their sustainability goals even more, impressively managing to recycle, reuse, or compost over 75% of their solid manufacturing wastes.
New Belgium Brewery manages to maintain such impressive environmental statistics by incorporating their social, environmental, and cultural ideals into their business model. In addition to their extraordinary recycling statistics, New Belgium Brewery also donates $1 of every barrel of beer produced to non-profit organizations.
Among the other mid-market companies on the list are Solberg Manufacturing, Inc, a manufacturing company that creates filtration, separation, and silencing products to make machinery and the workplace more eco-friendly, and West Paw Design, a Montana-based manufacturer of eco-friendly upmarket pet products. The other companies that made B Corp’s list are listed below.
To learn more about the individual companies, visit B Corp’s official list.
GOLITE (67% of materials are environmentally preferred, >50% of carbon inventory offset)
Method (Bottles are 100% recycled plastic, Facilities are LEED certified, >50% of energy comes from renewable resources)
Namaste Solar (>50% of facilities are LEED certified, >15% renewable energy generated on-site)
Patagonia (75% of materials are environmentally preferred, 30% of suppliers meet bluesign)
Positive Energy Solar (Extensive renewable energy on-site)
Seventh Generation (100% of products are non-toxic, publishes transparent annual external report detailing mission-related activites)
Sungevity (50% of suppliers environmentally reviewed/audited, Organizes a commuter bike program and facilitates clean commuting)
WasteZero (>75% solid wastes from manufacturing process are recycled, reused or composted, >75% of office supplies from recycled/sustainable materials)

Saturday, 3 May 2014

5 Easy Ways to Decrease Your Carbon Footprint

http://thehealthyhavenblog.com/2014/04/26/5-easy-ways-to-decrease-your-carbon-footprint/

5 Easy Ways to Decrease Your Carbon Footprint

The path to “going green” is best managed with small steps. You don’t have to change every energy aspect of your life at once; little energy sparing adjustments add up. Make one simple change a week, and soon you and your family will be living a more eco-friendly lifestyle.
Not sure where to begin? Here are five easy things everyone can do to reduce their carbon footprint:
1. Adjust your thermostat. Drop the temperature by 1 degree when heating and raise it 1 degree when cooling your house. During winter, if you set your thermostat 5 degrees lower at bedtime, you’ll save even more. Planning to be away for a few days? Set the thermostat to around 55 degrees Fahrenheit. Your pipes will resist freezing, and you won’t waste energy heating an empty house.
2. Switch from incandescent light bulbs to compact fluorescent. A compact fluorescent bulb consumes only 25 percent of the energy used by an incandescent bulb to produce the same amount of light. According to a 2009 Audubon Society report, if every home in America exchanged incandescent for compact fluorescent, carbon dioxide pollution would be reduced by more than 60 tons annually!
3. Unplug it. Even a sleeping computer uses energy, and there’s no point in keeping a computer running when nobody’s using it. Unplug your laptop, printer, toaster oven, microwave and other appliances, and you will save even more energy.
4. Change your air filters. When heating or air conditioning filters are clogged, the system takes more energy to operate and you get less clean air.
5. Add solar. The star that spins in the center of our solar system provides a limitless amount of clean energy that can be used to heat your home, cook your food and light your night.
Once you realize how easy it is to reduce your carbon footprint, you may find yourself looking for even more ways to live lighter upon the planet. If every person learns how to consume less energy and puts what they learn into action, the world will be a greener, cleaner place to live.
References
Audubon Society; The Real Deal on Compact Fluorescent Light Bulbs; Audubon.org; accessed March 20, 2014
Elizabeth Spencer; National Renewable Energy Laboratory; Turn Down the Temp, But Don’t Let Your Pipes Freeze!; Energy.gov; accessed March 20, 2014
Albemarle County Department of Engineering and Public Works; Home’s Plumbing Needs Protection From Winter Lows; acsanet.com; accessed March 20, 2014