Wednesday, 25 March 2015

MENGENAL INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) KOMUNAL

https://dwikusumadpu.wordpress.com/2013/05/29/mengenal-instalasi-pengolahan-air-limbah-ipal-rumah-tangga/

IPAL KOMUNAL
Gambar 1. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal


Dalam rangka mendukung upaya pencapaian salah satu target Millennium Development Goals pada tahun 2015, yaitu menurunkan sebesar 50% dari jumlah penduduk  yang belum memiliki akses air minum dan sanitasi dasar juga penyehatan lingkungan. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum melalui Dirjen Cipta Karya mendorong Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat yang merupakan kegiatan pendukung percepatan pencapaian MDG’s.
Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat merupakan salah satu Komponen Program Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) yang diselenggarakan sebagai salah satu Program Pendukung PNPM Mandiri. Dalam penyelenggaraannya, kegiatan ini menekankan pada keterlibatan masyarakat secara utuh dalam hal peningkatan kualitas prasarana dan sarana sanitasi di perkotaan.
Air limbah berupa black water yang berisi kotoran akan berakhir di septic tank. Walaupun jarang kita sadari, peran septic tank  sangat penting dalam keberlangsungan aktivitas di rumah. Beberapa masalah yang cukup mengganggu seputar kamar mandi dan wc yang akan kita gunakan setiap harinya sering timbul dari septic tank. Untuk itu, septic tank haruslah dipilih dengan cermat sesuai dengan kebutuhan rumah anda.
Beberapa jenis septic tank dan cara kerjanya yang dapat menjadi pertimbangan anda adalah sebagai berikut:
1. Septic Tank Konvensional
Septic tank model ini menampung dan mengendapkan limbah dan membiarkannya terurai oleh  bakteri. Cairan hasil akhir dari tangki akan diendapkan ke tanah memalui resapan khusus. Secara berkala (5 tahun) septic tank ini akan penuh dan harus disedot. Jenis septic tank ini paling banyak digunakan masyarakat kita, pengalaman berharga pernah saya dapatkan dari teman yang menimba ilmu di Magister  TPLP ITS Surabaya, ternyata pemahaman masyarakat kita bahwa septic tank yang mereka gunakan itu ngga perlu disedot atau dikuras karena limbah akan menjadi tanah. Pemahaman ini salah besar, karena limbah yang mengendap tetaplah limbah. Tidak bisa menjadi tanah. Jika disinkronkan dengan ilmu geologi, batuan dan tanah, memang sangat jauh berbeda asal mula terbentuknya tanah.  Memang, sepintas endapan limbah yang berada di dalam septic tank menyerupai tanah. Namun limbah ini bukanlah tanah, idealnya dilakukan menguras atau menyedot  septic tank dalam kurun waktu 5 tahun. Apabila tidak maka dikhawatirkan bakteri e-coli akan mencemari tanah dan air di lingkungan sekitar kita.
2. Septic Tank Biologis
Pada septic tank biologis, limbah akan terurai sampai aman untuk dimanfaatkan kembali. Saat ini ada beberapa jenis septic tank biologis yaitu:
a. Septic tank berbahan fiberglass
Septic tank jenis ini terdiri 3 bagian dengan fungsi yang berbeda-beda. Air limbah yang masuk ke septic tank ini akan masuk pada bagian pertama, kemudian disaring dan dialirkan ke bagian kedua. Pada bagian kedua  limbah diurai oleh bakteri dan dialirka ke bagian ketiga untuk diurai lebih lanjut. Sisa pengeluaran dari bagian ketiga akan dialirkan ke luar melalui saluran drainase umum setelah melalui tabung disenfektan yang membersihkan hama limbah sehingga aman terhadap lingkungan.
b.Septic tank berbahan Beton
Potongan Memanjang IPAL KOMUNAL
Gambar 2. Potongan Memanjang IPAL KOMUNAL
Septic tank jenis ini terbuat dari beton yang juga terdiri dari beberapa bagian tapi dengan proses yang sedikit berbeda dengan septic tank berbahan fiberglass. Pada septic tank jenis ini limbah yang masuk bagian pertama akan disaring untuk memisahkan kotoran dengan air. Limbah padat diendapkan yang secara berkala diperlukan penyedotan untuk mengambil endapan limbah tersebut. Sedangkan air/cairannya dialirkan ke bagian kedua untuk diproses oleh mikroorganisme. Kemudian dialirkan kembali ke bagian selanjutnya begitu seterusnya hingga pada bagian akhir yang berisi filter berupa batuanvulcano, kemudian siap dialirkan ke drainase kota dengan aman. Pada septic tank ini setiap bagian atasnya diberi mainhole yang dapat dibuka pada saat perawatan atau penyedot limbah padatnya.
Proses Pembangunan IPAL
Gambar 3. Bagian Dalam IPAL KOMUNAL
Bangunan pengolahan limbah berfungsi menampung limbah rumah tangga secara komunal yang dialirkan melalui sistem perpipaan. Sistem ini membutuhkan bak kontrol tiap 20 meter dan pada titik-titik pertemuan saluran.
Bak Kontrol
Gambar4. Bagian Dalam Bak Kontrol
Keunggulan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal:
1. Lahan yang dibutuhkan sedikit karena dibangun di bawah tanah
2. Biaya pengoperasian dan perawatan mudah dan mudah
3. Efisiensi pengolahan limbah tinggi
Kelemahan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal:
1. Biaya konstruksi bisa menjadi besar jika bahan filter tidak ada di sekitar.
2. Diperlukan tenaga ahli untuk design dan pengawasan pembangunan konstruksi IPAL.
3. Diperlukan tukang ahli untuk pekerjaan plester berkualitas tinggi (mencegah bocor/rembes)

Thursday, 12 March 2015

Modernizing District Energy Systems Could Reduce Heating and Cooling Primary Energy Consumption by up to 50% finds New Report

http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=2818&ArticleID=11153

Reducing Cities' Heating and Cooling Energy Consumption Key to Keeping Global Temperature Rise to 2°C



Nairobi, 25 February 2015 - A transition to modern district energy systems could contribute to 60 per cent of required energy sector emissions reductions by 2050, and reduce primary energy consumption by up to 50 per cent, according to a new report launched today by the United Nations Environment Programme (UNEP) in collaboration with the Copenhagen Centre on Energy Efficiency (C2E2), ICLEI - Local Governments for Sustainability, and UN-Habitat.

With cities accounting for 70 per cent of global energy use and for 40-50 per cent of greenhouse gas emissions worldwide, District Energy in Cities: Unlocking the Potential of Energy Efficiency and Renewable Energy, reveals how local authorities and national governments can develop energy-efficient, climate-resilient and affordable district energy systems as one of the most cost-effective and efficient solutions for reducing greenhouse gas emissions and primary energy demand, and for helping to keep global temperature rise to two degrees Celsius above pre-industrial levels.

District energy systems can also contribute to the green economy transition through cost savings from avoided or deferred investment in power-generation infrastructure and peak capacity; wealth creation through reduced fossil fuel expenditure, local tax revenue; and employment.

"Our response and our ability to keep the world within a 2°C scenario, has led us to focus on district energy in cities. These are practical, reliable, bring benefits to consumers and they generate benefits in terms of our response to climate change," said Achim Steiner, United Nations Under-Secretary-General and Executive Director of UNEP.

"In launching this report, we want to draw attention of the world's decision makers, mayors, leaders at the community level, to the importance of district energy systems and hopefully through the lessons learnt in many parts of the world, ensure that this is yet one more element of our response that will allow us to practice and draw upon solutions already in place, proven and part of the transition to a green economy."

Currently, heating and cooling, of space and water, account for half of the energy consumption in some cities, with systemic inefficiencies incurring massive economic and social costs, and acting as a major barrier to universal access to modern energy.

Cooling demand in particular is growing worldwide, spending on energy services is increasing. According to the International Energy Agency, energy consumption for space cooling increased 60 per cent globally from 2000 to 2010, and is set to expand by 625 per cent by 2050 in selected regions of Asia and Latin America.

District energy systems - which pipe steam, hot water or cold water around a city from a central location for use in buildings - are being used in a variety of cities worldwide because of their higher energy efficiency which can significantly reduce the greenhouse gas emissions of cooling and heating. This can result in improved air quality, and, where district systems use renewable power sources, reduce reliance on fossil fuels and energy imports, increasing the resilience of cities to fuel price shocks.

The city of St Paul, Minnesota, USA, for example, uses district energy fuelled by municipal wood waste to displace 275,000 tons of coal annually and to keep US$12 million in energy expenses circulating in the local economy. And in Toronto, Canada, the extraction of lake water for district cooling reduces electricity use for cooling by 90 per cent, earning the city US$89 million from selling a 43 per cent share in its district energy systems, which it could use to fund other sustainable infrastructure development. Paris, France, is providing cheaper, more renewable heat through district heating and, by owning a third of its district heating company, also benefits from an annual dividend of $US 2.6 million and an annual concession fee of $US 9.1 million.

"Cities are crucial partners in making Sustainable Energy for All a reality. With their help we can change the environment, change the way we produce and use energy and at the same time significantly mitigate climate change, accelerate economic development, reduce environmental pollution and alleviate extreme poverty and thereby making cities a lot more resilient," said Kandeh Yumkella, UN Under-Secretary-General, Special Representative of the Secretary-General and CEO of the Sustainable Energy for All initiative.

Through an analysis of the 45 'champion cities', which have collectively installed more than 36 GW of district heating capacity (equivalent to 3.6 million households), 6 GW of district cooling capacity (equivalent to 600,000 households) and 12,000 km of district energy networks, the report finds that while contributions of district energy are significant and growing, the full potential of these systems remains largely untapped, with significant opportunities existing for growth, refurbishment and new development.

Gujarat International Finance Tec-City, known as GIFT City, India, is developing the country's first district cooling system, which could reduce electricity demand for cooling by 65-80 per cent. Yerevan, Armenia, is retrofitting and modernizing its district heating systems, which historically had losses as high as 50 per cent. After the first phase of refurbishment, 10,000 residents were reconnected, reducing energy consumption by 50.2 GWh annually and providing heat at cheaper rates than with residential gas boilers. While a Booz & Company 2012 study of the Gulf countries found that district cooling could provide 30 per cent of forecasted cooling needs by 2030, avoiding 20 GW of new power capacity and 200,000 barrels of oil equivalent per day in fuel.

Local governments are uniquely positioned to advance district energy systems in their various capacities as planners and regulators, as facilitators of finance, as role models and advocates, and as large consumers of energy and providers of infrastructure and services (e.g., energy, transport, housing, waste collection, and wastewater treatment). For example, in 2012 alone, the Greater London Authority's integrated energy and land-use planning policy resulted in US$213 million of investment in heat network infrastructure.

The policy options available to cities often are influenced by national frameworks and the extent of devolved authority. This publication outlines the policy best practices that local governments can use within these four broad capacities, accounting for diverse national frameworks.

To facilitate the transition to modern district energy systems, UNEP has launched a new initiative on District Energy in Cities, as the implementing mechanism for the Sustainable Energy for All (SE4ALL) District Energy accelerator. As part of this initiative UNEP has developed a policy and investment road map comprising 10 key steps to accelerate the development, modernization and scale-up of district energy in cities.

A decision tree, developed as an outcome of this publication and of the exchanges with the 45 champion cities, will guide cities through these various stages and highlight tools and best practices that could be available to local governments in their roles as planner and regulator, facilitator, provider and consumer, coordinator and advocate. Twinning between cities - matching champion ones with learning ones - will be a key component of the new district energy initiative led by UNEP.

Notes to Editors
One of the three objectives of the Sustainable Energy for All initiative is the doubling of the global rate of improvement in energy efficiency by 2030. The Global Energy Efficiency Accelerator Platform was established to help reach this objective, by supporting accelerated action to improve energy efficiency in specific sectors, such as district energy, lighting, appliances, vehicle efficiency, buildings or industry. The Global Initiative on District Energy in Cities is the implementation mechanism for the SE4ALL District Energy Accelerator.

Additional quotes
"Today, cities account for over 70 per cent of global energy consumption. This asks for a swift and sustainable transition in urban heating, cooling and electricity.With the publication of District Energy in Cities: Unlocking the Potential of Energy Efficiency and Renewable Energy cities get practical guidance on how to achieve this transition while increasing reliability of energy supply, saving money, creating jobs and decreasing emissions. Being a lead partner of the initiative, ICLEI offers support to cities interested in successfully managing their versatile and crucial role for delivery on the ground - from integrated urban and energy planning to bringing stakeholders together- to harness the multiple benefits of district energy in cities," Gino Van Begin, Secretary General, ICLEI - Local Governments for Sustainability.

"The District Energy in Cities: Unlocking the Potential of Energy Efficiency and Renewable Energy publication offers essential information and practical guidance to any city interested in a local low-emission energy supply mix. The City of Seoul is honoured to be a contributor to this handbook as well as the Accelerator platform, hoping for other local governments to also start applying district energy in their communities," Park Won-soon,Mayor of Seoul, South Korea.

"It is an honour for Sonderborg with our ProjectZero transition project to be featured as district heating champion city in the UNEP publication. Green district heating is the backbone for our ZEROcarbon goal and we are grateful to inspire other cities. The publication is a great tool for every city that wants to meet ambitious carbon targets and they are all welcome to visit Sonderborg - as seeing is believing," Erik Lauritzen, Mayor of Sonderborg, Denmark.

"The need for cities and towns to become more sustainable and to reduce their carbon emissions is imperative as urban populations grow rapidly. Leaders of many municipalities are already showing strong initiative to improve the lifestyles and livelihoods of their citizens while improving the environment, both locally and globally. District Energy in Cities: Unlocking the Potential of Energy Efficiency and Renewable Energy highlights key technology options available to communities to provide heating and cooling services in a cost-effective manner and with low environmental impacts. The findings of this report should be studied carefully by all policymakers and private developers who are endeavouring to achieve a more sustainable future," Ralph Sims, professor at Massey University, New Zealand, and member of the Scientific and Technical Advisory Panel of the Global Environment Facility.

"District Energy in Cities: Unlocking the Potential of Energy Efficiency and Renewable Energy is a timely, comprehensive and useful knowledge tool. An essential part of the agenda for sustainable cities, district heating and cooling offer a tremendous, cost-effective opportunity to reduce greenhouse gas emissions while improving energy security and providing affordable energy solutions for residents. This publication provides a pragmatic, high-level analysis of major issues - including technological solutions, costs, business models, and the roles and capacities of the public and private sectors - and offers the way forward. It includes an extremely useful set of nearly 40 specific, practical examples of best practices from around the world. Overall, the District Energy in Cities Initiative offers a great platform for cooperation among cities, the private sector and multilateral development institutions," Alexander Sharabaroff, Operations Officer (Energy), International Finance Corporation.

"With the publication of District Energy in Cities: Unlocking the Potential of Energy Efficiency and Renewable Energy, UNEP has made a hugely valuable contribution to the climate and energy debate. Not only does it rightly identify the specific challenge of supplying low carbon heat to the urban environment as a necessary element of the general energy transition, it provides highly practical advice and analysis for policy-makers on how this can be achieved. An elegant demonstration of the value of thinking globally while acting locally, UNEP's effort to drive emergence of District Energy as a solution for cities is the right initiative at the right moment!" -Paul Voss, Managing Director, Euroheat & Power.

"District Energy in Cities: Unlocking the Potential of Energy Efficiency and Renewable Energy provides a critical set of information to cities as they develop action plans to meet sustainability, energy and climate goals. By providing thoughtful analysis of both key barriers and successful best practices, this handbook helps decision makers quickly identify important issues and successful tactics from peer cities as they move forward with district energy. The District Energy Accelerator is a valuable platform to advance district energy through resources such as this and by connecting stakeholders for greater collaboration," Katrina Pielli, Senior Policy Advisor, Office of Energy Efficiency and Renewable Energy, U.S. Department of Energy.

"We very much support UNEP's work on District Energy in Cities - this publication shows that energy-efficient district energy systems as basis for climate mitigation and socio-economic benefits are not a question of technology. It is a question of forward-looking and sustainable city planning. It is a question of always looking for solutions. And cities show that they are already today the pragmatic implementers of this technology. This publication is clearly a guide for all mayors that want their city to be at the forefront of low-carbon development for healthy and liveable cities. Danfoss invites all interested private sector actors to join the District Energy in Cities Initiative and support the dissemination of this knowledge and transfer of technical expertise in cities and countries worldwide," Niels B. Christiansen, Danfoss CEO.

Download the full report at www.unep.org/energy/des

For more information please contact:
Shereen Zorba, Head of News and Media, UNEP
+254 788 526000, Shereen.Zorba@unep.org
Niamh Brannigan, News Desk, UNEP
+254 7177 33348, unepnewsdesk@unep.org

Monday, 9 March 2015

UNEP Supports First Ever Round-The-World Solar Flight

United Nations Environment Programme logo
http://unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=26788&ArticleID=34800&l=en

35,000km Journey to Show how Clean Tech and Pioneering Spirit can Change the World



Abu Dhabi, March 9, 2015 - Bertrand Piccard and André Borschberg, of Solar Impulse, today launched the first-ever attempted flight around the world using only solar power as they simultaneously embark on a new partnership with the United Nations Environment Programme (UNEP).

In the footsteps of the great aeronautical firsts, Solar Impulse intends to achieve the first round-the-world solar flight to demonstrate how existing clean technologies and a pioneering spirit can change the world.

The attempt comes following 12 years of research, tests and development. Using only solar energy and clean technology, the Swiss-born duo, who are ardent advocates for a clean future, will take turns flying the single-seater aircraft, starting from Abu Dhabi for the first of 12 flights spread over a period of five months.
In the footsteps of the great aeronautical firsts, Solar Impulse intends to achieve the first round-the-world solar flight to demonstrate how existing clean technologies and a pioneering spirit can change the world.


"With Solar Impulse, we want to demonstrate how clean technologies can simultaneously protect the environment and create job and profit opportunities, bringing more energy-efficient products on the market," Bertrand Piccard and Borschberg said in a joint statement.

As an enthusiastic partner of the Solar Impulse Foundation (SIF) UNEP believes the attempt will help to demonstrate how a new low-carbon economy is needed and possible. This venture is just the beginning of a wider partnership between UNEP and SIF aimed at generating broad public and political interest in environmental causes and inspiring positive action in support of action on climate change and sustainable development through research and demonstration of ground-breaking initiatives.

The partnership will be particularly active in boosting support for ambitious goals in the lead-up to major events on climate change and sustainable energy initiatives, especially the UN Climate Conference in Paris - COP21. The Solar Impulse adventure will also serve to promote educational and awareness-raising programs for students on energy use and consumption.

"Solar Impulse has been demonstrating to the rest of the world the power of solar energy through its record-breaking flights across Europe, the Mediterranean Sea and the United States over the last few years," said UN Under-Secretary-General and UNEP Executive Director Achim Steiner. "In doing so, it has been able to effectively bring global attention to the enormous potential of renewable energy and clean technologies in shaping a future where innovation and pioneering ideas thrive, while supporting a healthy planet."

"The Solar Impulse team has shown for us many times over how a seeming impossibility can be overcome and has highlighted a solution to the critical issue of the growing energy demand in the context of a warming climate," he added. "And as the global community gears up for the post-2015 Development Agenda and an agreement on climate change, UNEP will continue to turn to their inspiration in giving us a glimpse of what that new world could look like."

The attempt is being made in Solar Impulse 2 (Si2), a revolutionary single-seater aircraft made of carbon fiber with a 72 meter wingspan (larger than that of the Boeing 747-8I) and a weight of just 2,300 kg - the equivalent to that of a car.

The only airplane able to fly day and night without a drop of fuel, Si2 is equipped with 17,000 solar cells built into the wing. During the day, the solar cells recharge lithium batteries weighing 633 Kg (2077 lbs.) which allow the aircraft to fly at night.

NOTES TO EDITORS
About Solar Impulse
The clean tech revolution: The zero-fuel airplane

Swiss pioneers Bertrand Piccard (Chairman) and André Borschberg (CEO) are the founders, pilots and driving force behind Solar Impulse, the first aircraft able to fly day and night without a drop of fuel ? propelled solely by the sun's energy. With the Si2 aircraft, an idea born in Switzerland, they are attempting the first Round-The-World Solar Flight in 2015. Supported by Main Partners Solvay, Omega, Schindler, ABB, and Official Partners Google, Altran, Bayer MaterialScience, Swiss Re Corporate Solutions, Swisscom and MoëtHennessy, this historic first aims at demonstrating that clean technologies can achieve the impossible.

The Si2 Round-The-World flight is taking-off from the Abu Dhabi (UAE), this month and return by late July 2015. The route includes stops in Muscat, Oman; Ahmedabad and Varanasi, India; Mandalay, Myanmar; and Chongqing and Nanjing, China. After crossing the Pacific Ocean via Hawaii, Si2 will fly across the U.S.A. stopping in Phoenix, the Midwest, and New York City at JFK. After crossing the Atlantic Ocean, the final legs include a stop-over in Southern Europe or North Africa before completing the Round-The-World flight at its final destination in Abu Dhabi.

For more information, please contact:
Claudia Durgnat, Head of Media Relations, Solar Impulse
+41 79 229 8128, press@solarimpulse.com
Shereen Zorba, Head of News and Media, UNEP
+254 (0) 788 526000, unepnewsdesk@unep.org

Sunday, 8 March 2015

Vertical Garden

http://www.amazinginteriordesign.com/10-incredible-ideas-decorate-spice-brick-wall/

10
Image via: houzz

http://www.amazinginteriordesign.com/10-places-in-your-home-to-decorate-with-a-vertical-garden/

Liven Up a Narrow or Small Space Balcony
1
Image via: derepentenovembro

Adorn The Outdoor Boundary Wall

Image via: derepentenovembro

Make Your Living Room’s Wall Alive
3
Image via: derepentenovembro

Look Up and Cover The Roof with a Vertical Garden
4
Image via: tbany

Dress a Window with a Living Curtain
5
Image via: homedsgn

Fill a Blank Kitchen Wall with a Herb Garden 
6
Image via: houzz

Fill An Empty Corner 
7
Image via: houzz

Spice Up The Garden Fence
8
Image via: houzz

Cover The Pillars with Climbing Plants and Vertical Gardens will be Created 
9
Image via: houzz houzz

Why Not Your Bedroom Wall?
10
Image via: houzz houzz

Saturday, 28 February 2015

Taman Indah di Atas Timbunan Sampah

http://megapolitan.kompas.com/read/2015/02/28/15020021/Taman.Indah.di.Atas.Timbunan.Sampah?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp
Oleh: Pingkan E Dundu


KOMPAS/RADITYA HELABUMI
Selain untuk menampung sampah, sejumlah lahan di tempat pembuangan akhir (TPA) Rawa Kucing, Neglasari, Kota Tangerang, Banten, dimanfaatkan untuk taman dan kolam ikan, Rabu (25/2/2015).

TANGERANG, KOMPAS - Tempat Pembuangan Akhir Rawa Kucing di Kota Tangerang mematahkan mitos bahwa timbunan sampah warga selalu identik dengan bau busuk dan segala hal menjijikkan lainnya.

Di Rawa Kucing justru menghampar taman hijau dengan pepohonan tinggi dan bonsai dilengkapi saung untuk bersantai. Warga pun bisa berwisata gratis, sekaligus belajar mengolah sampah yang ramah lingkungan.

Wajah baru TPA Rawa Kucing seluas 34,8 hektar di Kelurahan Kedaung Wetan, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten, ini dirintis sejak tahun lalu. "Terobosan dengan teknologi ramah lingkungan, TPA bisa jadi tempat wisata bersih lagi indah," kata Kepala TPA Rawa Kucing Masnan.

Jalan setapak dari bata beton (paving block) selebar 1-1,5 meter membelah taman. Saat ini, baru 1.000 meter persegi dari total luas TPA yang menjadi taman dan fasilitasnya. Tercatat ada 50 jenis tanaman, termasuk pohon keras, pohon pelindung, juga tanaman hias turut tumbuh subur, seperti ketapang, trembesi, sengon, lavender, dan kamboja jepang.

Di sisi timur taman itu, ada kolam ikan berukuran 40 meter x 60 meter. Air kolam berasal dari sumber mata air dari tanah bekas tumpukan sampah yang ada sebelum penataan Rawa Kucing dilakukan. Pekan lalu, 10.000 bibit mujair ditebar ke dalam kolam itu. Permainan air mancur menari di tengah kolam menyejukkan mata yang memandanginya.

Bersebelahan dengan taman, di sisi utara membentang lahan dilapisi hijau rumput seluas 30 meter x 15 meter yang difungsikan sebagai lapangan futsal. Siapa pun tak mengira bahwa
di bawah lahan hijau itu bekas tumpukan sampah yang sudah diratakan.

"Di sini juga akan dikembangkan pertanian terpadu. Masyarakat dan anak sekolah nanti bisa belajar bagaimana memilah sampah dengan teknologi dan pembuatan kompos," kata Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang Ivan Yulianto.

Jika semua rencana terealisasi, TPA Rawa Kucing akan menjadi tempat wisata edupark atau taman pendidikan berwawasan lingkungan sekaligus hutan kota. Agar akses warga makin terbuka ke Rawa Kucing, Ivan mendambakan segera
ada pelebaran jalan menuju TPA.

"Awalnya, saya tidak percaya kalau TPA bisa seperti ini," kata Achmad Irfan (28), warga Sangiang Jaya, Periuk, Kota Tangerang. Ia datang ke tempat itu diajak temannya untuk bermain futsal. Diharapkan daerah lain pun bisa menata kawasan TPA seperti di Rawa Kucing.

Limbah kopi

Dalam sehari, 1.000 ton sampah yang dihasilkan warga dan industri di Kota Tangerang masuk ke TPA Rawa Kucing. Sementara masih ada sekitar 300 meter kubik sampah per hari yang diolah di tingkat warga, sampah bernilai ekonomi yang ditampung bank sampah dan selebihnya ditangani oleh komunitas warga. Namun, tetap ada sebagian sampah warga yang dibuang ke kali dan saluran air.

Dengan volume sampah seperti sekarang, dalam lima tahun ke depan TPA Rawa Kucing sudah kelebihan kapasitas. Untuk itu, Pemerintah Kota Tangerang meningkatkan upaya pengolahan sampah di tingkat lingkungan permukiman warga.

Sekretaris Dinas Kebersihan Kota Tangerang Sugiharto Achmad Bagja mengatakan, pihaknya menggenjot penggunaan teknologi fermentasi dengan menggunakan limbah kopi untuk mempercepat proses pengolahan sampah menjadi pupuk kompos.

Dinas kebersihan mencoba membandingkan tumpukan sampah yang dilapisi limbah kopi dengan yang dilapisi sekam. Pada hari ke-27, sampah setinggi 1,5 meter yang diberi kopi susut hingga tersisa tumpukan setinggi 40 sentimeter. Sementara sampah yang menggunakan lapisan sekam susut hingga 50 sentimeter. Dekomposisi sampah terbukti lebih cepat dengan limbah kopi.

Menurut Sugiharto, limbah kopi bisa mengendalikan vektor penyakit karena sampah tertutup dan bau tereduksi, bahkan bau kopi bisa lebih dominan.

Pasokan limbah kopi, kata Ivan, mereka dapatkan dari bank sentra sampah yang diperoleh secara gratis dari sejumlah industri produk kemasan kopi yang selama ini bercokol di Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang.

Baru langkah awal

Kerja sama dengan pihak swasta ini menjadi secercah harapan mengatasi masalah Kota Tangerang. Di daerah yang dipenuhi industri dan permukiman yang terus tumbuh berjejalan seiring dengan perkembangan kota, sekaligus imbas dari pertumbuhan tetangganya, ibu kota Jakarta, sampah selalu menjadi masalah kronis.

Bahkan, pada 2008, Kota Tangerang mendapat julukan sebagai "Kota Terkotor" versi Kementerian Lingkungan Hidup. Namun, upaya menggandeng warga, komunitas, dan pelaku usaha untuk mengolah sampah yang dilakukan jauh sebelum pembenahan di TPA Rawa Kucing mengantar kota ini menjadi salah satu penerima Adipura sebagai "Kota Tebersih" pada 2009. Pada 2013 dan 2014, Kota Tangerang berhasil menyabet Adipura Kencana.

Keberhasilan dalam mengolah sampah membuat Badan Pengelola Sampah dan Kebersihan Malaysia datang berguru mengolah sampah di Kota Tangerang, akhir Januari lalu. Lembaga Riset Muda Indonesia juga memilih Kota Tangerang sebagai kota pertama di Indonesia untuk dijadikan riset proyek dalam pengujian dan pengolahan sampah berbasis ramah lingkungan.

Meskipun masalah sampah belum total terurai, bagi Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah, langkah awal ini menunjukkan upaya kotanya menjadi layak huni, layak berinvestasi, dan layak dikunjungi sudah dalam koridor yang tepat. Semoga.

Thursday, 19 February 2015

EPA Urges Teflon Chemical Ban

WebMD: Better information. Better health.
http://www.webmd.com/news/20060127/epa-urges-teflon-chemical-ban
By   Reviewed by Louise Chang, MD

DuPont Agrees to Phase-Out of Worrisome Pollutant PFOA
WebMD News Archive

Jan. 27, 2006 - Chemical industry leaders have agreed to an EPA plan to phase out a chemical used to make Teflon, microwave popcorn bags, waterproof clothing, and many other products.
The chemical, PFOA (also known as C8), is a man-made chemical that persists in the environment. When it gets into the body, it stays there for a very long time. And it has somehow gotten into the bodies of nearly everyone on earthsomehow gotten into the bodies of nearly everyone on earth.
Most experts don't think it's hurting us -- yetexperts don't think it's hurting us -- yet. Factory workers exposed to relatively high levels of PFOA don't seem to have particularly severe health problems. But animal studies strongly suggest that when enough PFOA builds up in the body, it can cause cancerliver damage, growth defects, immune-system damage, and death.
This week, the EPA announced a voluntary "PFOA stewardship" program asking the eight companies that make PFOA to stop. The program would reduce the use of PFOA by 95% by 2010. It would eliminate production of the chemical by 2015 at the latest.
That's good, because it takes the body 10 years to eliminate PFOA from the body -- if there's no new exposure. And since the chemical is all over the earth, we're always getting new exposures. Stopping production means that we won't be exposed to increasing amounts of PFOA.
"Our risk assessment work is still under way and additional studies are in progress -- but we're not waiting for final answers," EPA spokeswoman Enesta Jones tells WebMD. "This stewardship program takes immediate steps to ensure that people are not exposed to increasing amounts of PFOA as time goes on."
Teflon maker DuPont already has signed on to the plan. A chemical very similar to PFOA, called PFOS, was used by 3M Corp. to make Scotchgard and other products. In May 2000, after negotiations with EPA, 3M phased out PFOS use.
The nonprofit Environmental Working Group has been trying for years to get PFOA banned. The watchdog group praises the DuPont and 3M actions. Toxicologist Tim Kropp, PhD, is a senior scientist with Environmental Working Group.
"The EPA stewardship program is a really good framework for phasing out chemicals that have caused a very large public health problem in the U.S.," Kropp tells WebMD. "It is going to phase out PFOA and any compound that breaks down into PFOA, whether as an emission from a factory or the breakdown of things in consumer products."
Phasing out PFOAs doesn't mean that we'll have to give up having nonstick pans or waterproof clothing. Smaller molecules that don't stick in the body can work just as well as PFOAs. Kropp says 3M switched to these safer chemicals five years ago.

What About My Nonstick Pans?

Kropp says nonstick pans, when overheated, give off fumes that kill birds. He's quick to add that birds -- such as the canaries once used in coal mines -- are extremely sensitive to toxic substances. And he's just as quick to add that Teflon and other nonstick pans aren't major sources of PFOA.
PFOA is used to make nonstick pans. But nearly all of it burns off during manufacture.
"When making gravy, a cook might use vodka to deglaze a pan," Kropp says. "But there's no alcohol in the gravy -- all the alcohol burns off. That is almost how nonstick pans are made. The little molecules evaporate off and aren't in the pan anymore."
That's true, says Mary Dominiak, the coordinator for the EPA's PFOA investigation.
"We do not expect to see significant PFOA in something like a frying pan," Dominiak told WebMD last year.
Robert Rickard, PhD, DuPont's chief toxicologist, stresses this point.
"With pots and pans, there is no exposure to PFOA," he told WebMD last year. "That is based on studies we have conducted, and also on studies in Denmark and in China. There is absolutely not a consumer issue with this."

Microwave Popcorn a Different Story?

What about all those other products that use PFOA? Kropp says that french fry boxes and microwave popcorn bags are coated with a film rich in PFOA. And he says PFOA "precursors" -- chemicals that turn into PFOA -- get eaten along with microwave popcorn.
But Susan Hazen, acting assistant administrator for the EPA's Office of Prevention, Pesticides, and Toxic Substances, says there's no evidence that consumer products are poisoning people with PFOAs.
"The information that we have available does not indicate that the routine use of household products poses a concern," Hazen tells WebMD in an email interview. "At the present time, EPA does not believe there is any reason for consumers to stop using products because of concerns about PFOA."
Kropp wishes the EPA could be even more help to consumers.
What it all comes down to is what is the consumer exposed to, and what can they do," he says. "And while consumers can do some things -- like microwave regular popcorn in a plain brown bag -- they can't do others. You shouldn't have to have a PhD in toxicology to buy a pair of pants."

Kaiser Doubles Down on Investments in Renewables to Reduce Impacts of Climate Change


http://ecowatch.com/2015/02/19/kaiser-invests-renewables-energy-to-reduce-climate-change/
 

Saying that it was “concerned about climate change and its threat to human health,” major health care provider Kaiser Permanente announced yesterday that it’s doubling down on its commitment to renewable energy. The Oakland-based company, which runs hospitals and clinics across the country, detailed plans to purchase enough renewable energy to provide for half its energy needs in California and reduce its greenhouse gas emissions nationally by 30 percent.

SolarPanels
Kaiser has contracted to purchase electricity from a solar farm, as well as to install solar photovoltaic panels at many of its California facilities. Image credit: Kaiser Permanente

“Climate change isn’t a distant threat,” said Kathy Gerwig, Kaiser Permanente’s environmental stewardship officer. “The health impacts of a changing climate can be felt today in the form of increasing rates of asthma and other respiratory ailments, spread of infectious diseases, heat stress and injuries from severe weather events. By addressing climate change for the future, we are improving the health of communities today.”
Kaiser committed to supporting three major projects that will come online in 2016 and generate 590 million kilowatt hours of power a year. First, it has signed an agreement to buy electricity from Golden Hills wind farm at Altamont Pass in Southern California, where Florida-based NextEra Energy is replacing older turbines with new, more efficient ones. That’s the same wind farm Google announced last week it would purchase energy from. Both companies signed 20-year deals to support the construction of the project.
Then, it signed another deal with NextEra to buy 110 megawatts from the Blythe solar plant, which is being developed in Riverside County. Finally, it signed a deal with Texas/New Jersey-based NRG Energy to install solar photovoltaic (PV) arrays—both rooftop and ground-mounted—at as many as 170 of its California facilities. NRG will finance, build, own and operate the arrays with Kaiser buying the energy at a fixed cost over 20 years, protecting Kaiser from energy price escalation
“Pursuing renewable energy opportunities is not only the right thing to do for our communities, it makes good business sense,” said Kaiser’s chief energy officer Ramé Hemstreet.
But it is definitely the right thing to do, he said.
“The energy we use to run our medical centers and other buildings produces the majority of our greenhouse gas emissions,” said Hemstreet. “Replacing fossil fuels as an energy source with green power is the most important action we can take to address the impacts of climate change on health and to reduce pollutants that can lead to disease.”
In 2012, Kaiser announced its longterm goal to reduce its greenhouse gas emissions by 30 percent by 2020 compared to 2008. The new deals will allow it to meet its goal three years early.

Kaiser registered about 819,000 metric tons of greenhouse gas emissions during its 2008 baseline year across all its facilities nationwide. It is aiming for a reduction of 264,000 metric tons to achieve its target. And with health care-related activities generating eight percent of the greenhouse gases emissions in the U.S., it would like to see others follow its lead. It’s partnering with other organizations like Health Care Without Harm and the Business Renewables Center to help move more businesses to clean energy.
“We are working with many partners to influence the marketplace,” says Gerwig. “We want to move the entire health care sector to energy that is not causing harm through climate change or air pollution.”